PROGRAM KAWAL DANA DESA

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PENCEGAHAN PENGAWASAN DAN INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI
Legalitas  Akte Pendirian No.12 Tanggal 19 Mei 2015 Notaris WIDYATMOKO,S.H., NPWP.73.743.718.7-034.000 serta dengan telah disetujuinya nama LP2I TIPIKOR oleh Kementerian  Hukum dan HAM RI Landasan hukum berdirinya Lp2itipikor yaitu : UUD 1945, UU no 31 tahun 1999 ,UU no 17 tahun 2013. Melaui program-program kerja  Lp2itipikor telah  menjalin kerjasama oleh berbagai instansi pemeritahan baik negeri maupun swasta, diantaranya  adalah : Audiensi dengan Presiden Republik Indonesia ( Joko Widodo ) MoU dengan LEMHANNAS RI PKS dengan Yayasan Patria Yustisi MoU dengan Badan Narkotika Nasional PKS dengan LBH PATSI- YAYASAN PATRIA YUSTISI BABINKUM TNI, MoU dengan LBH-PATSI BABINKUM TNI, MoU dengan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PKS dengan Komando Cadangan Strategis Anggkatan Darat PK S dengan KONI DLL.

SYARAT & KETENTUAN

Mengajukan permohonan penerbitan surat dan dokumen lengkap untuk Kelurahan/Desa. Setiap Anggota pengurus DPP dikenanakan biaya administrasi pembuatan surat Rp.100.000.00 untuk Anggota di luar dari kepengengurusan DPP RP.150.000.00 Menyiapkan 2 orang Anggota ditiap-tiap Desa atau Kelurahan. Setiap anggota yang akan melakukan pengkawalan dana Desa hubungi layanan administrasi / Kantor Pusat DPP LP2itipikor di no : 081212348495

SURAT & PROFIL

Surat hanya boleh dikeluarkan oleh kantor pusat DPP LP2ITIPOKOR