Ahli: Sepanjang Sudah Disetujui UU Tidak Boleh Diubah-ubah Lagi

Anggota Komisi III: Harusnya Jaksa Agung Terima Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi
Koordinator MAKI Minta Uang 100.000 Dollar Singapura Jadi Hadiah Temukan Harun Masiku

Ahli: Sepanjang Sudah Disetujui UU Tidak Boleh Diubah-ubah Lagi

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada ( UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, undang-undang yang sudah disahkan tidak boleh lagi diubah isinya. Zainal mengungkapkan hal itu saat dimintai tanggapan ihwal keberadaan adanya kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Namanya proses legislasi itu kan yang paling penting di (proses) persetujuan. Nah sepanjang sudah disetujui enggak boleh diubah-ubah lagi,” kata Zainal, Kamis (5/11/2020).

Memang, kata dia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diberbolehkan untuk merevisi sebuah aturan perundang-undangan yang telah disahkan.

Namun, Zainal menambahkan, perubahan itu tidak boleh bersifat subtansi. “Itu sudah disekapati kok. Itu cara supaya negara enggak seenaknya membuat undang-undang,” ujarnya. “Jadi dia harus berhati-hati, asas kehati-hatian di situ fungsinya. Asas kecematan di situ fungsinya, supaya enggak seenaknya,” lanjut dia. Ia mengakui, proses revisi semacam ini pernah terjadi pada beberapa UU sebelumnya. Namun, praktik revisi atau perbaikan Undang-Undang seperti itu adalah salah. “Bahwa praktiknya masih diubah di beberapa Undang-Undang itu praktik yang salah. Jangan salah itu membenarkan kesalahan yang lain,” ucap. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan telah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk menyepakati perbaikan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Pratikno menanggapi kesalahan pengetikan di dalam UU Cipta Kerja. “Kementerian Sekretariat Negara juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2020).

Pratikno pun menilai kesalahan perumusan dalam UU Cipta Kerja hanya sebatas permasalahan administrasi. Ia memastikan kesalahan itu tidak memengaruhi implementasi UU Cipta Kerja. Ditemukan kesalahan ketik yang cukup fatal pada Pasal 6 di Bab Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Pasal 6 menyebutkan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi (a) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (c) penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d) penyederhanaan persyaratan investasi. Namun, rujukan ke Pasal 5 ayat (1) tidak jelas karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 5 tidak memiliki ayat. Namun, rujukan ke Pasal 5 ayat (1) tidak jelas karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 5 tidak memiliki ayat. Pasal 5 hanya berbunyi, ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Kemudian, ada pula kesalahan ketik dalam Pasal 175 di Bab Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja.

Pasal 175 angka 6 mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 53 itu terdiri atas 5 ayat yang mengatur soal syarat sah keputusan pemerintahan.