Akibat Kesalahan Rumusan di UU Cipta Kerja, Pejabat Kemensetneg Dijatuhi Sanksi

Mahfud Akan Sampaikan Temuan Komnas HAM soal Pendeta Yeremia ke Presiden
KPK dan Pemprov Sumsel Teken Kerja Sama Terkait Penanganan Pengaduan Korupsi

Akibat Kesalahan Rumusan di UU Cipta Kerja, Pejabat Kemensetneg Dijatuhi Sanksi

Jakarta – Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara ( Kemensetneg) Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, pihaknya telah memberikan sanksi kepada pejabat Kementsetneg yang bertugas menyiapkan draf Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu terjadi lantaran terdapat kesalahan rumusan di dalam UU Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo.

“Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kekeliruan tersebut murni human error,” kata Cahyo dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10/2020). “Terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden, Kemensetneg juga telah menjatuhkan sanksi disiplin,” lanjut dia. Kendati demikian, Cahyo tak menyebut identitas pejabat yang diberikan sanksi. Ia mengatakan, pemberian sanksi tersebut sejalan dengan penerapan zero mistakes untuk mengoptimalisasi dukungan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara. Cahyo menegaskan, Kemensetneg akan berupaya sebaik mungkin agar kejadian serupa tak terulang sehingga produk hukum yang ditandatangani Presiden tanpa cacat. “Sebagai upaya sungguh-sungguh Kemensetneg dalam menerapkan zero mistakes dalam penyiapan RUU pada masa mendatang, peningkatan kendali kualitas akan terus dilakukan dengan melakukan review terhadap Standar Pelayanan dan Standard Operating Procedures (SOP) yang berkaitan dengan penyiapan RUU yang akan ditandatangani Presiden,” lanjut dia.

Adapun berdasarkan penelusuran, Selasa (3/11/2020), ditemukan kesalahan rumusan pada Pasal 6 di Bab Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Pasal 6 menyebutkan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi (a) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (c) penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d) penyederhanaan persyaratan investasi. Namun, rujukan ke Pasal 5 Ayat (1) tidak jelas karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 5 tidak memiliki ayat.

Pasal 5 hanya berbunyi, ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Kemudian, ada pula kesalahan rumusan dalam Pasal 175 pada Bab Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja. Pasal 175 angka 6 mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Pasal ini terdiri atas lima ayat yang mengatur soal syarat sah keputusan pemerintahan. Ayat (1) berbunyi, batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat (2), jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Ayat (3), dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan dan/atau tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat (4), apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. Semestinya, ketentuan dalam ayat (5) merujuk pada ayat (4), bukan pada ayat (3).