Ayo Kawal Dana Desa!

DPD BANDUNG
January 19, 2018
Kawal Dana Desa, Kemendes Gandeng Kejaksaan Agung
April 21, 2018

Ayo Kawal Dana Desa!

Pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp127,74 triliun sejak per­tama kali digelontorkan pada 2015. De­sa yang sudah menerima dana tersebut 74.910 dengan rincian pada 2015 sebesar Rp20,76 triliun, 2016 Rp49,98 dan 2017 Rp60 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) me­ngatakan setiap desa pada tahun pertama kira-kira dapat Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, tahun ketiga Rp 800 jutaan, tujuan pembangunan desa sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggu­lang­an kemiskin­an melalui penyediaan pemenuhan ke­bu­tuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber­daya alam dan lingkungan secara berke­lan­jutan yang dilaksanakan dengan me­nge­depankan semangat kebersamaan, ke­keluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan per­da­mai­an dan keadilan sosial.

Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pe­ngarusutamaan perdamaian dan ke­adilan sosial. Namun, dalam kenya­ta­annya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum dapat di­jangkau maupun mengakses pemba­ngun­an Desa pada berbagai tahapan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 14 potensi persoalan da­lam pengelolaan dana desa yang ber­jumlah Rp20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peruba­han (APBNP) 2015. Rencananya, dana itu akan tersalur pada 74.093 desa di se­luruh Indonesia.

14 potensi persoalan yang dimulai se­jak Januari 2015 itu terdiri dari aspek re­gulasi kelembagaan, aspek tata laksana, as­pek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelemba­ga­an terdiri dari belum lengkapnya re­gu­lasi dan petunjuk teknis pelaksanaan ke­ua­ngan desa, potensi tumpang tindih ke­wenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemen­dagri, tidak transparannya formula pem­bagian dana desa dalam Peraturan Pe­me­rintah (PP) No­mor 22 tahun 2015 dan hanya di­da­sarkan atas dasar pemerataan.

Selain itu, pengaturan pembagian peng­­­hasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang di­atur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 di­ni­lai ku­rang berkeadilan serta kewajib­an pe­nyusunan laporan pertanggung­ja­wa­b­an oleh desa yang tidak efisien aki­bat ke­tentuan regulasi dan tumpang tin­dih.

Pada 2016, penyerapan dana desa me­ning­kat menjadi 99,83 persen. Masyara­kat mampu membangun 66.000 km jalan desa sesuai kebutuhan, 511 km jembatan di desa, 1.800 pasar, dan curah tambatan longsor ada 38.000 unit.

Masalah yang kemudian muncul ada­lah regulasi yang relatif baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pelak­sana di daerah khususnya Pemerintah Desa. Hal lain yang cukup menjadikan per­hatian adalah semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa. Tahun 2016, Pemerintah Pusat telah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp46,98 trilyun dan Kabupaten Karang­anyar sendiri sudah menerima dan me­ngu­curkan dana sebesar  Rp103.686.­344.­000,-. Besarnya dana yang harus di­kelola oleh Pemerintah Desa belum se­laras dengan kemampuan SDM di Desa yang beragam, kondisi geografis yang sa­ngat luas serta jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi.

Potensi masalah yang akan muncul de­ngan adanya ketidak­selarasan ini ada­lah adanya tindakan kecurangan di Pe­me­rintah Desa yang cukup tinggi. Me­nurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan (fraud) ada­lah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan ber­sifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga je­nis fraud yakni penyalahgunaan asset, ke­curangan laporan keuangan dan ko­rupsi. Kecurangan laporan keuangan nam­pak pada penyajiaan laporan keua­ngan (laporan APBDesa) yang dimani­pu­­lasi sehingga tidak mencerminkan kon­d­isi yang sebenarnya.

Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pe­motongan anggaran, dan suap.

Pe­libatan Seluruh Lapisan Ma­sya­ra­kat

Ketidak pastian penggunaan dan pe­nge­­lolaan anggaran Da­+na Desa akibat dari ketidak peduliaan masyarakat desa itu sen­diri terhadap dana desa yang meng­guyur deras terhadap desa mereka, se­hing­ga akan memberikan kesempatan bagi-bagi orang-orang yang ingin mem­perkaya daya sendiri dan menge­sam­pingkan ke­pentingkan kolektif dari ma­syarakat desa.

Seyogyanya masyarakat desa harus ikut andil dalam mengawasi setiap ang­garan serta alokasi Dana Desa sehingga Dana Desa yang sedari awal tujuannya untuk membangun dan memajukan desa dapat di manfaatkan sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan ma­syarakat Desa.

Peran pemuda desa pada saat ini masih belum teroptimalkan secara maksimal. Keadaan tersebut dapat kita lihat dari berbagai kegiatan dan proses pemba­ngun­an di desa. Dimana desa belum meli­batkan peran pemuda secara menyeluruh dalam proses pembangunan desa kecuali hanya melalui karang taruna. Sehingga tidak heran ketika banyak pe­muda desa yang melakukan urbanisasi.

Dengan adanya BUM Desa diharap­kan akan mampu menurunkan angka urb­anisasi angkatan kerja khususnya bagi pe­muda di desa. Hal tersebut dapat di­la­kukan jika desa mampu mengop­ti­mal­kan peran pemuda untuk ikut andil da­lam mengelola BUM Desa. Karena de­ngan dikelolanya BUM Desa oleh pe­muda desa maka akan mempunyai dam­pak positif.

Pertama membuka lapangan kerja bagi pe­muda di desa, karena pemuda di desa da­pat ikut mengelola BUM Desa yang artinya pemuda desa juga ikut bekerja di BUM Desa. Kedua BUM Desa akan ter­kelola dengan baik. Hal tersebut karena jiwa pemuda masih bersih dan belum terpengaruh dengan kepentingan-kepen­ti­ngan tertentu baik politi desa maupun kepentingan kelompok tertentu. Sehing­ga pengelolaan BUM Desa akan jauh dari hal-hal yang bersifat praktis.

Ketiga BUM Desa akan dapat menge­lo­la dan memanfaat­kan potensi desa de­ngan mak­simal. Keadaan demikian dika­re­­nakan pe­muda sebagai pengelola BUM Desa me­rupakan sumber daya manusia yang masih segar dan mempunyai ka­pa­sitas pendidikan yang tinggi jika dibanding­kan dengan masyarakat pada umum­nya. De­ngan kapasitas pendidikan yang tinggi ten­tu membuat pemuda lebih paham terkait de­ngan potensi yang ada di desa untuk di­man­faatkan dan dikelola de­ngan mak­si­mal.

Keempat pemuda desa mempunyai wak­tu atau umur yang relatif panjang se­hingga rencana atau visi BUM Desa dapat terlaksana dan terwujud. Program-program yang dilakukan BUM Desa akan berjalan secara terus menerus dan berke­lanjutan. Kelima adalah Pendapatan Asli Desa atau PAD Desa akan dapat di dapat secara optimal. Sehingga dapat dipasti­kan Pendapatan Asli Desa akan bertam­bah dan pemba­ngunan di desa juga akan berkem­bang secara berkesinam­bungan. Ketujuh per­ekonomian di desa akan dapat di­ken­dalikan dengan baik melalui pe­ngelolaan BUM Desa yang berdaya saing se­hingga ketahanan ekonomi di desa akan kuat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses peng­anggaran adalah hal yang sangat pen­ting baik bagi pemerintah desa maupun ma­syarakat. Karena keterlibatan mereka akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberi­kan kesempatan bagi mereka dalam me­nyua­ra­kan apa yang menjadi kebutuh­an me­reka. Oleh karena itu, pemerintah desa harus pro-aktif melibatkan masyara­kat de­ngan menyediakan wadah partisi­pasi dalam setiap perencanaan, pelaksa­na­an dan evaluasi program desa. Mem­be­rikan kesadaran bagi masyarakat baik ke­lompok pemuda, kaum perempuan, dan ma­syarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat diperlu­kan dan sekaligus kewajiban bagi pemerintah untuk melibatkan elemen masyarakat desa.

Sadar atau tidak sadar, bahwa sesung­guh­nya anggaran tersebut adalah anggar­an yang berasal dari masyarakat yang me­reka bayar melalui pajak maupun retri­busi lainnya yang dikumpulkan oleh pe­me­rintah dan didistribusikan kepada ma­syarakat melalui program pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat berhak me­ng­awasi dan mengetahui kemana ang­garan tersebut dipergunakan. Kontrol ma­sya­rakat akan memberikan dampak yang sa­ngat besar bagi keberlangsungan program pemerintah bagi kesejahteraan ma­syarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam peng­anggaran harus diutamakan untuk men­jamin anggaran tersebut tepat sasaran. Untuk memaksimalkan control masyara­kat pemerintah harus menyediakan “Pusat Pe­ngaduan Masyarakat” yang mudah di­akses oleh publik. Sehingga ketika ada indikasi pelanggaran, maka masyarakat akan tanggap dan melapor yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwe­nang. Dengan demikian saya yakin de­ngan niat yang baik dan didukung oleh ke­uangan yang memadai serta adanya bot­tom up control dari masyarakat akan mem­berikan dampak yang sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat di desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *