Buruh Minta Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

KPK Minta Walkot Jaksel Surati 452 Pengembang untuk Serahkan PSU
Muhadjir Terkenang Rezim Orba Berbalik Keras saat Ditekan

Buruh Minta Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Jakarta – Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) guna mencabut UU Cipta Kerja. Permintaan itu muncul setelah Jokowi menerima draf final UU Cipta Kerja dari DPR pada Rabu (14/10/2020). “Posisi kami tetap menolak (UU Cipta Kerja), tapi tetap berharap Presiden segera mengeluarkan perppu, meskipun harapannya tipis,” ujar Ketua Umum FBLP Jumisih Rabu (14/10/2020).

Jumisih mengatakan, penerbitan perppu menjadi hal yang paling penting saat ini. Ia menilai, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan matang-matang aspirasi masyarakat sebelum UU Cipta Kerja resmi berlaku. DPR menyerahkan draf Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo siang tadi. Naskah final UU Cipta Kerja diserahkan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Indra tiba di kantor Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 14.21 WIB. Ia memperlihatkan naskah final UU Cipta Kerja kepada kamera wartawan sebelum masuk ke lobi utama Gedung Sekretariat Negara

Draf UU yang dikirim ke Presiden yaitu yang terdiri atas 812 halaman. Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sedangkan sisanya merupakan penjelasan. Draf tersebut telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020