Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Polri Tak Temukan Unsur Kesengajaan dalam Kasus Kebakaran Kejagung
Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Jakarta, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menyebut adanya penghapusan pasal dalam draf Undang-undang (UU) Cipta Kerja terbaru menandakan pembuatannya belum final. “Kalau sampai ada penghapusan pasal itu artinya sebetulnya belum final selama ini,” ujar Jumisih, Jumat (23/10/2020). Jumisih mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya mengurusi perihal administrasi ketika menerima draf final UU Cipta Kerja dari DPR. Anehnya, kata dia, setelah Presiden Jokowi menerima draf final UU Cipta Kerja versi 812 halaman, justru selanjutnya muncul draf versi lain setebal 1.187 halaman.

Di mana dalam draf versi 1.187 halaman itu menghapus Pasal 46 UU Minyak dan Gas Bumi. Jumisih menegaskan, banyaknya versi draf UU Cipta Kerja membuat masyarakat terombang-ambing. Tak hanya itu, beredarnya draf versi lain juga semakin menegaskan jika pembuatan UU Cipta Kerja tidak konsisten. “Sebetulnya yang beredar itu yang bagaimana, perubahan draf dan pasal itu membuat raykat terombang-ambing. Jadi sebetulnya itu bentuk ketidakkonsistenan (DPR dan pemerintah),” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menjelaskan soal penghapusan ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Minyak dan Gas Bumi dalam draf UU Cipta Kerja terbaru setebal 1.187 halaman. Willy mengatakan, pasal tersebut memang semestinya dihapus sesuai dengan kesepakatan dalam rapat panitia kerja (Panja) sebelumnya.