Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra yang Mulai Disidangkan Hari Ini

Prabowo: Kita Coba Dulu UU Cipta Kerja, Jika Tidak Bagus Bawa ke MK
Ketua Komnas Perlindungan Anak Jateng Ditahan Polisi

Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra yang Mulai Disidangkan Hari Ini

Jakarta – Sebuah surat jalan yang sempat ramai dibicarakan publik pada pertengahan Juli 2020 silam menyeret tiga orang ke meja hijau. Ketiganya adalah Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra; pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking; dan eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Surat jalan tersebut diduga berfungsi memuluskan pelarian Djoko Tjandra yang merupakan narapidana kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali. Saat itu, Djoko Tjandra masih berstatus buronan. Ketiga tersangka pun dijadwalkan menjalani sidang perdana yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara virtual pada Selasa (13/10/2020) hari ini

Agenda sidang tersebut adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Adapun kasus ini bermula ketika surat jalan tersebut ramai dibicarakan publik setelah dibeberkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) pada 15 Juli 2020. Dalam dokumen surat jalan yang ditunjukkan IPW, tertulis Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan

Dalam surat itu, Joko Tjandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi. Tertulis pula Joko Tjandra berangkat pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020. Polri pun mengakui surat itu dikeluarkan oleh salah satu pejabatnya. Penerbit surat tersebut adalah jenderal bintang satu, Prasetijo Utomo. Kala itu, Prasetijo menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. “Dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, Bapak Kepala Biro itu adalah inisiatif sendiri,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, 15 Juli 2020. Di hari yang sama, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan di ruangan khusus untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Selain menerbitkan surat jalan, Prasetijo juga diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra

Ranah Pidana Selain pelanggaran internal kepolisian, Prasetijo juga diseret ke ranah pidana. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait surat jalan tersebut pada 27 Juli 2020. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Prasetijo diduga telah membuat dan menggunakan surat palsu. “Terkait konstruksi pasal tersebut, maka tersangka BJP PU (Prasetijo) telah menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu tersebut, di mana saudara AK (kuasa hukum Djoko Tjandra) dan JST (Djoko Tjandra) berperan menggunakan surat palsu tersebut,” kata Listyo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, 27 Juli 2020.

Presetijo dijerat Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP. Diketahui, Pasal 263 KUHP menyebutkan ketentuan soal pemalsuan surat atau dokumen. Prasetijo juga disangkakan Pasal 426 KUHP terkait pejabat yang dengan sengaja membiarkan atau melepaskan atau memberi pertolongan orang yang melakukan kejahatan. Prasetijo diduga tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri atau penegak hukum karena telah membiarkan atau memberi pertolongan kepada Djoko Tjandra. Terakhir, Prasetijo disangkakan Pasal 221 Ayat (1) dan (2) KUHP karena diduga telah menghalangi penyidikan dengan menghilangkan sebagian barang bukti

“Tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andriyanto untuk membakar surat yang telah digunakan dalam perjalanan oleh AK dan JST, termasuk tentunya oleh yang bersangkutan,” ucap Listyo. Prasetijo pun terancam hukuman enam tahun penjara. Ia kemudian ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Tersangka Lain Tak berhenti di Prasetijo, polisi masih melakukan kegiatan penyidikan dalam kasus tersebut. Setelah mengantongi barang bukti, memeriksa saksi, dan melakukan gelar perkara, Polri mengumumkan Anita Kolopaking seorang tersangka baru pada 30 Juli 3020. Tersangka baru itu adalah Anita Kolopaking. “Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status saudari Anita Dewi A. Kolopaking menjadi tersangka,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, 30 Juli 2020. Anita merupakan mantan pengacara Djoko Tjandra. Ia mendampingi Djoko Tjandra saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juni silam. Dalam kasus ini, Anita dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Anita tak langsung ditahan. Ia baru ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak 8 Agustus 2020. Tersangka Ketiga di hari yang sama dengan pengumuman penetapan Anita sebagai tersangka, 30 Juli 2020, Bareskrim Polri ternyata menangkap Djoko Tjandra. Djoko Tjandra yang sempat buron selama 11 tahun akhirnya tertangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia dijemput langsung oleh Kabareskrim dan tiba di Tanah Air pada malam harinya.

Setelah berhasil diciduk, Djoko Tjandra ditahan sementara di Rutan Bareskrim Polri untuk kepentingan pemeriksaan. Sekitar dua minggu berikutnya, tepatnya pada 14 Agustus 2020, Bareskrim menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus. Salah satunya adalah kasus surat jalan palsu ini.

“Hasil daripada gelar adalah peserta setuju menetapkan tersangka, yaitu saudara JST,” ucap Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 14 Agustus 2020. Berkas Sempat Dikembalikan Penyidik kemudian memeriksa para tersangka, saksi, serta melakukan kegiatan penyidikan lainnya untuk merampungkan berkas perkara. Setelah rampung, berkas perkara tiga tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada 4 September 2020. Akan tetapi, setelah diteliti oleh Kejagung, berkas dinyatakan belum lengkap. Berkas perkara pun dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi pada 9 September 2020. Penyidik melengkapi petunjuk JPU yang antara lain, memeriksa saksi yang meringankan tersangka, melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli IT dan tersangka Prasetijo Utomo.

Setelah berkas perkara selesai diperbaiki, penyidik Bareskrim melimpahkannya kembali kepada Kejagung pada 17 September 2020. Berkas perkara yang telah diperbaiki itu kemudian diteliti lagi oleh Kejagung. Hingga akhirnya, berkas ketiga tersangka dinyatakan lengkap atau P-21. “Dalam kasus surat palsu dengan tersangka BJP PU, Anita Kolopaking, dan Joko Chandra, sudah dinyatakan lengkap oleh JPU,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo ketika dihubungi, 25 September 2020. Segera Disidangkan Langkah selanjutnya adalah melakukan pelimpahan tahap II atau melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU). Pelimpahan tahap II itu dilakukan pada 28 September 2020. Tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ada pemandangan berbeda saat para tersangka keluar Rutan Bareskrim Polri untuk dibawa ke Kejari Jaktim. Pada kesempatan itu, Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Namun, Prasetijo memakai seragam anggota kepolisian. Selanjutnya, JPU menahan Djoko Tjandra serta Prasetijo di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Sementara, Anita Kolopaking ditahan di Rutan Salemba.

Selanjutnya, tugas JPU untuk menyusun surat dakwaan. Berkas kemudian diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 Oktober 2020. Setelah menerima berkas, majelis hakim menetapkan sidang perdana untuk digelar pada Selasa (13/10/2020) hari ini secara virtual. Meski berkas perkara dibuat terpisah untuk masing-masing tersangka, ketiganya akan disidangkan bersama. Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Muhammad Sirad. Kemudian, hakim anggotanya terdiri dari Sutikna dan Lingga Setiawan.