Kecam Deklarasi Benny Wenda, Bamsoet Minta Pemerintah Jaga Marwah Kedaulatan Negara

Kasus Pengadaan Pesawat, KPK Panggil Mantan Direktur Garuda Indonesia sebagai Tersangka
Geledah Kantor DPRD Jawa Barat, KPK Amankan Dokumen Anggaran Bantuan Provinsi

Kecam Deklarasi Benny Wenda, Bamsoet Minta Pemerintah Jaga Marwah Kedaulatan Negara

Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas dan terukur menyusul adanya deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang diprakarsai pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Menurut Bamsoet, pemerintah wajib mengambil tindakan guna menjaga marwah kedaulatan negara. “Mendukung Pemerintah RI untuk mengambil tindakan tegas dan terukur, termasuk melalui langkah diplomatik serta menggunakan alat negara dalam rangka menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan RI,” ujar Bamsoet dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Bamsoet menyatakan, perbuatan ULMWP yang menjadikan Benny Wenda sebagai Presiden dalam Pemerintahan Sementata Papua Barat merupakan tindakan makar terhadap negara. Terlebih, apa yang dilakukan Benny Wenda juga tak sepenuhnya mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua. “Fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Papua mendukung Benny Wenda sebagai Presiden Papua,” kata Bamsoet.

Ia menambahkan bahwa Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Papua Barat sebagai bagian dari integrasi Indonesia juga telah lama mendapat pengakuan dari dunia internasional. Untuk itu, Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga keutuhan NKRI dari upaya Benny Wenda membuat negara Papua Barat. “Karenanya Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi dan menjaga setiap wilayah NKRI, termasuk Papua Barat,” ucap Bamsoet. Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. “Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).