Kejati Banten Tahan Eks Kadis PU Cilegon Tersangka Korupsi Proyek JLS

Jokowi Jawab Hoax soal UU Ciptaker: Dari UMP, Cuti hingga PHK
Korupsi Pesawat, Eks Dirut PT DI Budi Santoso Dan Asisten Segera Disidang

Kejati Banten Tahan Eks Kadis PU Cilegon Tersangka Korupsi Proyek JLS

Cilegon – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Nana Sulaksana ditahan setelah proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Nana ditahan bersama dua orang kontraktor yakni Dhony Sudrajat dan Syachrul.
Ketiganya ditahan setelah Kejati Banten menyatakan berkas perkara korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon memenuhi syarat formil dan materiil. Kejati kemudian melakukan tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon.

“Jadi agenda kita hari ini dari Kejaksaan Tinggi Banten melakukan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum di mana menurut kami Jaksa Penyidik telah memenuhi syarat formal dan materil yaitu kita sudah melakukan P21 dalam berkas ini,” kata Kasi Penyidikan Kejati Banten, Zainal Efendi kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).

Ketiga tersangka itu dibawa ke Kejari Cilegon untuk diperiksa kesehatannya terlebih dahulu sebelum ditahan. Tim dokter yang memeriksa kesehatan menyatakan sehat secara jasmani. Dengan begitu, Jaksa kemudian menahan ketiganya ke Lapas Cilegon.

“Kemudian dalam kasus (korupsi) Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon waktu itu anggaran 2013 yaitu sebesar Rp 14 miliar, waktu itu dikerjakan oleh PT Respati Jaya Pratama. Kemudian dari perhitungan kerugian negara Rp 1.300.066.008,” ujarnya.

Kasus korupsi JLS Cilegon berawal dari ambruknya jalan di KM 8 arah Anyer pada 2018. Bermula dari peristiwa itu, Kejati Banten kemudian melakukan penyelidikan pada 2019. Alhasil, Kejati menemukan potensi korupsi atas kasus tersebut.

Mantan Kadis PU dan kontraktor diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi Banten. Jaksa menemukan kerugian negara Rp 1,3 miliar dan menetapkan ketiganya sebagai tersangka pada medio 2020.

Atas kasus tersebur, Jaksa menyangkakan Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.