KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo
Polda Jabar Jadwalkan Periksa Rizieq 10 Desember soal Protokol Kesehatan

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengungkap, calon kepala daerah dengan latar belakang pengusaha dan swasta pada Pilkada 2020 berjumlah 665 orang atau sekitar 45 persen dari total calon kepala daerah. Jumlah tersebut belum ditambah dengan calon kepala daerah petahana yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku khawatir dengan banyaknya calon kepala daerah berlatarbelakang pengusaha tersebut.

“Yang kita khawatir sebenarnya latar belakang profesi, pengusaha, swasta, itu hampir setengah, yang baru. Padahal yang petahana dulu, lima tahun yang lalu dia masuk itu juga sudah pengusaha dia, hanya sekarang dia ganti statusnya petahana,” kata Pahala dalam konferensi pers, Jumat (4/12/2020). Ada dua hal yang menjadi kekhawatirannya. Pertama, adanya kekhawatiran bahwa kepala daerah tersebut akan melakukan perbuatan curang yang menguntungkan perusahaan pribadinya saat terpilih kelak.

Pasalnya, kata Pahala, belum ada aturan yang menyatakan bahwa pengusaha harus melepas usahanya apabila menjabat kepala daerah. “Jadi bayangkan kalau saya kontraktor, saya masuk udah gitu kepilih (menjadi kepala daerah). Itu di beberapa daerah istrinya tetap menjalankan karena enggak ada larangan ini,” ujar Pahala. Menurut Pahala, hal itu berpotensi menyebabkan proses kegiatan pengadaan barang/jasa di daerah menjadi tidak adil karena perusahaan lain menjadi enggan mengikuti lelang. “Kalau bidding di kabupaten itu biasanya ya agak segan orang itu, kan (perusahaannya) punya kepala daerah,” kata Pahala. Alasan kedua, lanjut Pahala, calon kepala daerah dengan altar belakang pengusaha/swasta umumnya belum begitu memahami dunia birokrasi. Akibatnya, roda pemerintahan dapat terhambat bahkan menyebabkan sang kepala daerah tersandung kasus korupsi karena ketidaktahuannya atas rambu-rambu yang berlaku. “Kalau bedanya cuma memperlambat enggak apa-apa, kalau bedanya kesandung karena dia bilang ‘saya pikir enggak apa-apa atau apa salahnya saya enggak ambil duit sama sekali’, nah itu jadi panjang urusannya,” kata Pahala.

Berdasarkan hasil analisa KPK terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) yang disetor para calon kepala daerah, kekayaan calon kepala daerah dari kalangan pengusaha/swasta memang lebih besar. Pahala menyebut, rata-rata kekayaan calon kepala daerah berlatarbelakang pengusaha/swasta sebesar Rp 13,3 miliar, lebih besar dari yang berlatarbelakang birokrat (Rp 8,7 miliar) dan anggota legislatif (Rp 8,1 miliar).