KPK Teken Kerja Sama Terkait Penanganan Pengaduan Korupsi dengan Sejumlah Instansi

KPK Pastikan Kawal Vaksinasi Covid-19 Agar Tak Dikorupsi
Kejagung Periksa Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pelindo II

KPK Teken Kerja Sama Terkait Penanganan Pengaduan Korupsi dengan Sejumlah Instansi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN, Senin (21/12/2020). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penandatanganan kerja sama itu penting untuk menciptakan whistleblowing system di masing-masing instansi. “Kita sama-sama sudah menyaksikan salah satu kegiatan penandatanganan dalam rangka pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang kita bangun dimaksudkan untuk satu, setiap orang punya peran andil dalam rangka pemberantasan korupsi, yang kita kenal dengan sistem whistleblowing system,” kata Firli dalam acara penandatanganan yang disiarkan akun YouTube KPK RI, Senin.

Dengan whistleblowing system tersebut, Firli berharap agar para saksi atau orang-orang yang melaporkan tindak pidana korupsi mendapat perlindungan dan tidak dijatuhi hukuman. Menurut Firli, sistem tersebut tidak akan berjalan jika para pelapor justru dihukum. “Kenapa orang takut jadi pelapor? Padahal dia melibatkan diri, memberikan andil peran serta untuk melakukan pemberantasan korupsi,” kata Firli. Firli menuturkan, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dimulai dengan perbaikan sistem agar tidak ada yang memiliki kesempatan untuk korupsi. Menurut Firli, perbaikan sistem itu merupakan tanggung jawab bersama antara KPK dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di masing-masing instansi.

Dalam kesempatan yang sama, Firli juga meminta agar keberadaan APIP di masing-masing instansi diperkuat. “Kalau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah menjadi kuat, maka kami yakin korupsi bisa kita hentikan, korupsi bisa kita hentikan dan korupsi bisa kita tiadakan,” ujar Firli. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyusuanan dan/atau penguatan internal instansi mitra KPK yang mengatur penanganan pengaduan. Kemudian, pengelolaan komitmen penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan, serta pertukaran data dan/atau informasi.

Sementera itu, instansi yang menandatangani kerja sama tersebut adalah Kemenag, kemenkeu, Kemendikbud, Kemensos, Kemenaker, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu, Kementerian Desa PDTT, Kementerian ATR, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengelola Keuangan Haji, Pemprov Jambi, Pemprov Lampung, Pemprov Kalbar, Pemprov Sulbar, PT BPD Jambi, PT PN III, PT Angkasa Pura II.