Menko Luhut Sebut Korupsi Bisa Hilang dengan UU Cipta Kerja

DPR Minta Pelaku Korupsi Jiwasraya Dihukum Maksimal hingga Pemiskinan
Bertambah, Total Nilai Aset-Uang yang Disita KPK di Kasus PT DI Jadi Rp 40 M

Menko Luhut Sebut Korupsi Bisa Hilang dengan UU Cipta Kerja

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah akar masalah rendahnya investasi di Indonesia karena adanya korupsi. Menurutnya, rendahnya angka investasi di Indonesia lebih disebabkan perizinan yang tumpang tindih.

“Kemudian praktik korupsi. Ada yang bilang ini harusnya yang diurus korupsi, kalau convert zone ini kita buang, tidak ada lagi ketidakteraturan orang semua bermain,” kata Luhut saat menjadi pembicara di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Hulu dari masalah korupsi ini karena perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Lalu ada juga praktik kartel dan monopoli di sektor strategis.

Luhut mengatakan penyelesaian korupsi ini bisa diselesaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR. Regulasi baru ini mampu menyederhanakan 521 perizinan usaha yang tumpang tindih dari 25 Kementerian/Lembaga.

Berpayung hukum UU Cipta Kerja, kini pemerintah bisa menyederhanakan semuanya. Proses izin pun dilakukan dengan menggunakan sistem digitalisasi.

“Itu akan menghapus korupsi karena semua digitalize . Dengan digitalize tadi pasti akan berkurang korupsi. Saya tidak bilang habis korupsinya,” kata Luhut.

Meski sistem online single submission (OSS) ini sudah ada sebelumnya, namun Luhut menilai cara ini masih belum efektif jika tidak berjalan implementasinya.

“Sudah ada OSS tapi itu juga tidak cukup kalau kita tidak atur peraturan-peraturan itu tapi implementasinya tidak jalan,” kata dia mengakhiri.