Polri Serahkan Gus Nur dan Barang Bukti Kasus Ujaran Kebencian ke Kejagung

MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga Hari ini
3 Tersangka TNI Pembakar Rumah Dinkes Hitadipa Masih Bertugas

Polri Serahkan Gus Nur dan Barang Bukti Kasus Ujaran Kebencian ke Kejagung

Jakarta, Bareskrim Polri telah menyerahkan tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU), yakni Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur dan barang bukti perkaranya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa sebelumnya telah menyatakan berkas perkara Gus Nur lengkap alias P-21.
“Sudah (pelimpahan perkara-red) tahap dua,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet, Rabu (23/12/2020).

Dari foto yang diterima detikcom, terlihat Gus Nur mengenakan setelan baju koko dan celana panjang serba hitam. Dia pun mengenakan kopiah putih.

Masih dari foto, nampak dua jaksa sedang memeriksa kelengkapan administrasi dokumen pelimpahan perkara tahap dua ini.

Gus Nur ditangkap polisi di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (24/10) dini hari. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan karena pernyataannya di akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020.

“Tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas SARA dan penghinaan,” ujar Brigjen Slamet.

Penangkapan terhadap Gus Nur ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah pelaporan ke Bareskrim Polri, salah satunya dari Ketua pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Cirebon Azis Hakim. Gus Nur dilaporkan karena dianggap telah menghina NU.

Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020. Azis mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan ujaran kebencian dan/atau hate speech melalui media elektronik.

Kuasa hukum NU Cirebon, Saleh, mengatakan pihaknya melaporkan Gus Nur dengan dua pasal dalam Undang-Undang (UU) ITE. “Kita laporkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang ancamannya kalau yang dua itu 4 tahun, yang 28 ayat 2, 6 tahun,” tuturnya.

Selain dilaporkan NU Cabang Cirebon, Gus Nur dilaporkan oleh GP Ansor. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Mohammad Nuruzzaman.

Gus Nur juga dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Pati di Polres Pati dan Aliansi Santri Jember di Polres Jember. Semua laporan merujuk pada ujaran yang sama.