Survei Litbang Kompas: 59,7 Persen Responden Anggap Pembahasan UU Cipta Kerja Tak Demokratis

Litbang Kompas: Mayoritas Responden Tak Yakin UU Cipta Kerja Menarik Investasi
Bukan 1 November, KSPI Pastikan Akan Demo Besar-besaran 2 November 2020

Survei Litbang Kompas: 59,7 Persen Responden Anggap Pembahasan UU Cipta Kerja Tak Demokratis

Jakarta, Litbang Kompas merilis survei terbaru tentang UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020. Dari proses pembentukan undang-undang, survei menyatakan sebanyak 59,7 persen responden menganggap pembahasan UU Cipta Kerja tidak demokratis. Hanya 20,7 persen yang menjawab demokratis, sementara 19,6 persen tidak tahu. Bertalian dengan itu, masyarakat menginginkan adanya ruang dialog terhadap UU Cipta Kerja.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyatakan 39,7 persen responden ingin adanya perundingan dengan pemerintah dan DPR. Kemudian, 29 persen melakukan demonstrasi damai dan 14,5 persen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara hanya 7,8 persen yang dapat menerima UU Cipta Kerja. Dalam ranah substansi, klaster ketenagakerjaan menjadi perhatian utama dengan hampir separuh responden yaitu sebanyak 48,5 persen menaruh perhatian pada bidang ini. Disusul klaster pendidikan 14,3 persen, lingkungan hidup 10,1 persen, dan investasi 4,7 persen.

Dari aspek kebijakan, publik cukup terbelah dalam memandang skala prioritas pengesahan UU Cipta Kerja. Sebanyak 47 persen memandangan UU Cipta Kerja mendesak disahkan untuk membuka lapangan kerja atau mempermudah perizinan usaha.

Sementara 39,7 persen menilai UU Cipta Kerja tak mendesak disahkan dengan alasan pembahasan belum matang serta kondisi pemerintah dan masyarakat yang masih fokus pada Covid-19. Sisanya sebanyak 13,3 persen menjawab tidak tahu. Namun, terkait dampak UU Cipta Kerja, ditemukan bahwa lebih dari separuh responden yaitu 51,7 persen tidak yakin UU Cipta Kerja akan menarik investasi dan mengurangi pengangguran.

Sementara itu, sebanyak 38,4 persen yakin dan 9,9 persen tidak tahu. Terkait substansi di klaster ketenagakerjaan, berikut ini pilihan responden terhadap sejumlah aturan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Uang pesangon 55,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 29,8 persen memilih aturan UU Ketenagakerjaan 14,8 persen tidak tahu Waktu lembur 54 persen memilih aturan UU Ketenakerjaan

34,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 11,6 persen tidak tahu Hak cuti panjang Learn more 53,6 persen setuju dengan UU Cipa Kerja 30,7 persen tetap sepakat dengan UU Ketenagakerjaan 15,7 persen tidak tahu Upah minimum provinsi 51,6 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 39 persen memilih aturan UU Ketenagakerjaan 9,4 persen tidak tahu Survei diselenggarakan pada 20-22 Oktober dengan melakukan wawancara telepon terhadp 523 responden yang tersebar di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian 4,3 persen.