Telah Bertemu Stafsus Milenial, Mahasiswa Akan Tetap Demo

Deklarasi Masyumi Hari Ini, KAMI Enggan Dikaitkan Langsung
Eks Polisi Penusuk Ustaz di Aceh Disebut Bungkam Soal Motif

Telah Bertemu Stafsus Milenial, Mahasiswa Akan Tetap Demo

Jakarta – Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Aminuddin Ma’ruf, menemui perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) se-Indonesia di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11) kemarin.
Dema PTKIN yang diundang yakni Korpus DEMA PTKIN Se-Indonesia Fachrur Rozie, Presiden Mahasiswa DEMA UIN Malang Aden Farikh, Kortim dan Presiden Mahasiswa DEMA UIN Yogyakarta Ahmad Rifaldi M., Presiden Mahasiswa DEMA UIN Semarang Rubaith, Presiden Mahasiswa DEMA UIN Banten Fauzan.

Kemudian Kortim dan Presiden Mahasiswa DEMA IAIN Metro Lampung Munif Jazuli, Presiden Mahasiswa DEMA UIN Makassar Ahmad Aidi Fah, Presiden Mahasiswa DEMA IAIN Jayapura Papua Mahfudz, dan Presiden Mahasiswa DEMA IAIN Samarinda Fatimah.

Pertemuan itu sesuai dengan Surat Perintah bernomor Sprint-054/SKP-AM/11/2020 berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Surat itu ditandatangani Aminuddin pada 5 November lalu. Surat itu juga menjelaskan perintah kepada sembilan perwakilan DEMA PTKIN di sejumlah wilayah untuk bertemu dengan Aminuddin.

Kendati demikian, pertemuan itu, kata Presiden Mahasiswa Dema UIN Semarang Rubaith, bukan undangan belaka melainkan merupakan jawaban atas Surat Tantangan yang disampaikan Dema PTKIN pada (28/10) lalu atau bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Surat itu berisi tantangan dan ajakan untuk berdialog soal penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang kini menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 usai diteken Jokowi pada Senin (2/11) lalu.

Berbeda dengan Dema PTKIN, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan akan menolak jika pihak Istana mengundang mereka untuk membahas UU Cipta Kerja di Istana.

BEM SI menegaskan bakal mengawal kelanjutan UU Ciptaker melalui gelaran aksi turun ke jalan atau demonstrasi.

“Tidak akan mau,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian Putra Muhammad Puhi, Jumat (6/11) kemarin.

Sedangkan hasil pertemuan Aminuddin dengan perwakilan mahasiswa Universitas Islam, Aminuddin menyebut agenda dengar pendapat itu menghasilkan beberapa poin kesimpulan.

Dalam pertemuan itu, ia menegaskan nantinya mahasiswa akan dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan yang meliputi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) UU Ciptaker.

Upaya ini dilakukan guna mendukung prinsip demokrasi dan diharapkan partisipasi dan aspirasi mahasiswa dapat menambal kekurangan yang ada dalam produk hukum itu.

“Tadi kami menyepakati untuk pelibatan yang lebih aktif dan pelibatan yang lebih konstruktif dari teman-teman berbagai elemen, khususnya elemen mahasiswa untuk dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan dari UU Ciptaker,” kata Aminuddin usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11).

Aminuddin juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen memfasilitasi setiap upaya mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Ia sekaligus menyampaikan akan menyampaikan aspirasi dan rekomendasi mahasiswa kepada Presiden.

Dema PTKIN dalam pertemuan itu menyampaikan persoalan sejumlah bab dalam UU Cipta Kerja. Di antaranya tentang pemanfaatan ruang hingga proses penyederhanaan bagi perizinan tanah dan kemudahan berinvestasi.

“Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi teman-teman akan kami pelajari dan sesegera mungkin saya sampaikan kepada bapak presiden,” kata Aminuddin.

Merespons Aminuddin, Koordinator Pusat Dema PTKIN Ongki Fahrurrozi menyatakan bakal tetap mengawal ketidakpuasan publik terhadap UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review.

Tak hanya itu, Ongki menegaskan aksi gerakan mahasiswa masih akan terus menggema di berbagai penjuru Tanah Air untuk menyuarakan protes mereka.

“Semua langkah gerakan akan kami tempuh dan sudah kita tempuh, dan akan kami terus lanjutkan sebagai ikhtiar bahwa ini gerakan moralitas untuk mengawal aspirasi dari rakyat Indonesia,” kata Ongki usai bertemu dengan Aminuddin.

Gelombang aksi menolak UU Ciptaker diketahui bergulir sejak pengesahan pada 5 Oktober 2020. Mahasiswa hingga kalangan buruh berkali-kali turun aksi.