Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi, Dirjen BC Canangkan Zona Integritas

ICW: Vonis Bebas dan Lepas untuk Terdakwa Kasus Korupsi Meroket di Semester I Tahun 2020
Mahfud MD Sebut Rusuh dalam Demo Tolak UU Cipta Kerja Direncanakan dan Terorganisir

Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi, Dirjen BC Canangkan Zona Integritas

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan birokrasi bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan sebagai upaya penguatan reformasi organisasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mendeklarasikan pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Deklarasi dilaksanakan via daring dari Kantor Pusat Bea Cukai, pada hari Rabu (7/10/2020). Program peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja Pemerintah merupakan program nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN RB) sesuai dengan Permenpan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Deklarasi pencanangan ZI tersebut disaksikan oleh para petinggi dari berbagai instansi d iantaranya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN RB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan juga instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta para pegawai Bea Cukai seluruh Indonesia. Dalam pemaparannya, Heru menjelaskan pencanangan dilatarbelakangi oleh salah satu Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC), yaitu penguatan integritas dan budaya organisasi dalam rangka mewujudkan unit kerja yang akuntabel, berkinerja tinggi, dan bersih dari KKN.

Menurut dia, pembangunan ZI menuju WBK merupakan miniatur pembangunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit kerja. “Pencanangan ini diharapkan mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, budaya berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik,” ujar Heru.

Heru mengungkapkan bahwa pencanangan ZI-WBK di Kantor Pusat Bea Cukai merupakan perwujudan sebagai role model kepada unit vertikal Bea Cukai maupun unit pemerintahan lainnya. Untuk capaian Bea Cukai sendiri, terdapat 37 kantor telah berstatus WBK, satu kantor berstatus WBBM, dan akan disusul oleh 100 kantor lainnya yang sedang diusulkan secara bertahap. “Program ini merupakan bentuk dukungan penuh kepada program nasional oleh KemenPAN RB dan juga memenuhi harapan Menteri Keuangan agar semua unit dapat menerapkan aspek-aspek dalam WBK ke pelaksanaan tugas sehari-hari,” kata Heru. Sementara itu, untuk mewujudkan birokrasi bebas korupsi dibutuhkan berbagai upaya kedepannya dan kerja sama dengan berbagai pihak secara konsisten. “Keterlibatan para stakeholders dan para pihak terkait merupakan kunci sukses pembangunan ZI-WBK di instansi Bea Cukai,” ujar Heru. Lebih detail, Heru memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen Bea Cukai terkait penegakan integritas d iantaranya, yaitu penertiban impor, cukai, dan ekspor berisiko tinggi (PICE-BT) dengan prinsip ‘Legal itu mudah, ilegal itu susah’, penguatan kolaborasi pengawasan oleh pihak eksternal (BPK dan KPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk upaya pencegahan KKN dan investigasi bersama terhadap indikasi tindakan pegawai yang menyimpang, penerapan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya kolaborasi TI National Logistics Ecosystem (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan validitas dan akuntabilitas data kepabeanan. Selain itu, sinergi penegakan hukum termasuk pertukaran data juga dilakukan instansi dalam negeri maupun internasional. “Upaya internal juga kami senantiasa lakukan untuk meningkatkan integritas pegawai, seperti penyempurnaan kode etik, pemantauan integritas dan gaya hidup,” kata Heru. Alert system perilaku petugas pemeriksan abrang dan dokumen, serta juga secara rutin memberikan penghargaan kepada pegawai berprestas, ujar Heru menambahkan. Sebagai aparatur sipil negara, Heru menekankan kepada seluruh anggotanya bahwa bekerja bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga merupakan pengabdian dan ibadah. “Prinsip ini yang melandasi semangat anggota Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan menghadapi hambatan bahkan ancaman, serta menjadikan individu Bea Cukai yang berintegritas dan senantiasa bekerja secara maksimal,” kata Heru.

– Dalam rangka mewujudkan birokrasi bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan sebagai upaya penguatan reformasi organisasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mendeklarasikan pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Deklarasi dilaksanakan via daring dari Kantor Pusat Bea Cukai, pada hari Rabu (7/10/2020). Program peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja Pemerintah merupakan program nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN RB) sesuai dengan Permenpan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Deklarasi pencanangan ZI tersebut disaksikan oleh para petinggi dari berbagai instansi d iantaranya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN RB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan juga instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta para pegawai Bea Cukai seluruh Indonesia. Dalam pemaparannya, Heru menjelaskan pencanangan dilatarbelakangi oleh salah satu Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC), yaitu penguatan integritas dan budaya organisasi dalam rangka mewujudkan unit kerja yang akuntabel, berkinerja tinggi, dan bersih dari KKN.

Menurut dia, pembangunan ZI menuju WBK merupakan miniatur pembangunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit kerja. “Pencanangan ini diharapkan mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, budaya berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik,” ujar Heru.

Heru mengungkapkan bahwa pencanangan ZI-WBK di Kantor Pusat Bea Cukai merupakan perwujudan sebagai role model kepada unit vertikal Bea Cukai maupun unit pemerintahan lainnya. Untuk capaian Bea Cukai sendiri, terdapat 37 kantor telah berstatus WBK, satu kantor berstatus WBBM, dan akan disusul oleh 100 kantor lainnya yang sedang diusulkan secara bertahap. “Program ini merupakan bentuk dukungan penuh kepada program nasional oleh KemenPAN RB dan juga memenuhi harapan Menteri Keuangan agar semua unit dapat menerapkan aspek-aspek dalam WBK ke pelaksanaan tugas sehari-hari,” kata Heru. Sementara itu, untuk mewujudkan birokrasi bebas korupsi dibutuhkan berbagai upaya kedepannya dan kerja sama dengan berbagai pihak secara konsisten. “Keterlibatan para stakeholders dan para pihak terkait merupakan kunci sukses pembangunan ZI-WBK di instansi Bea Cukai,” ujar Heru. Lebih detail, Heru memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen Bea Cukai terkait penegakan integritas d iantaranya, yaitu penertiban impor, cukai, dan ekspor berisiko tinggi (PICE-BT) dengan prinsip ‘Legal itu mudah, ilegal itu susah’, penguatan kolaborasi pengawasan oleh pihak eksternal (BPK dan KPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk upaya pencegahan KKN dan investigasi bersama terhadap indikasi tindakan pegawai yang menyimpang, penerapan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya kolaborasi TI National Logistics Ecosystem (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan validitas dan akuntabilitas data kepabeanan. Selain itu, sinergi penegakan hukum termasuk pertukaran data juga dilakukan instansi dalam negeri maupun internasional. “Upaya internal juga kami senantiasa lakukan untuk meningkatkan integritas pegawai, seperti penyempurnaan kode etik, pemantauan integritas dan gaya hidup,” kata Heru. Alert system perilaku petugas pemeriksan abrang dan dokumen, serta juga secara rutin memberikan penghargaan kepada pegawai berprestas, ujar Heru menambahkan. Sebagai aparatur sipil negara, Heru menekankan kepada seluruh anggotanya bahwa bekerja bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga merupakan pengabdian dan ibadah. “Prinsip ini yang melandasi semangat anggota Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan menghadapi hambatan bahkan ancaman, serta menjadikan individu Bea Cukai yang berintegritas dan senantiasa bekerja secara maksimal,” kata Heru.