Anas Sulit Membuktikan Kekayaan dari Sumber Sah

Jaksa Urai Sumber Dana Anas untuk Kongres Demokrat
Akil Mochtar Tak Hanya Cukup Dihukum Seumur Hidup

Anas Sulit Membuktikan Kekayaan dari Sumber Sah

b282d75594d6d8ecfdc57754216f4cd3JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai selama ini pihak Anas Urbaningrum hanya mempersoalkan dakwaan KPK yang menyebut mantan ketua umum Partai Demokrat itu berambisi menjadi presiden RI.

Namun, Anas dan pengacaranya tidak pernah menyangkal soal aliran dana yang telah diterima. ”AU (Anas Urbaningrum) dan lawyer tidak pernah menyangkal soal dana-dana yang diterimanya itu, tapi justru (yang disangkal) mengenai soal calon presiden.

Hal itu indikasi yang menandakan dia (Anas) kesulitan membuktikan aset dan kekayaannya dari sesuatu yang sah dan halal,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Suara Merdeka, kemarin. Dia menambahkan, selama ini Anas hanya menyatakan tidak menerima satu sen pun. Dan saat dikonfrontasi dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin dalam persidangan, Bambang menilai, Anas tidak dapat berkelit.

Sementara dalam dakwaan KPK disebutkan secara rinci apa saja yang diterima Anas, besarannya, dan penggunaannya. Menurut Bambang, saat ini Anas tidak pernah lagi menyinggung soal ”digantung di Monas” jika menerima uang terkait kasus Hambalang. ”Perhatikan baik pola komunikasi dan pembelaan AU dan para lawyer-nya. AU banyak tidak konsisten dengan ucapannya sendiri sehingga banyak yang tidak bisa dipercaya,” katanya.

Berdasar Bukti

Bambang membantah pernyataan Anas soal ambisinya menjadi calon presiden hanyalah imajiner. Bambang memastikan, setiap dakwaan yang disusun KPK berdasarkan alat dan barang bukti. ”Soal (ambisi jadi) presiden, silakan ikuti proses persidangan karena itu didasarkan atas keterangan saksi,” kata Bambang.

Sebagaimana diberitakan, Anas didakwa dengan tiga dakwan yang meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam surat dakwaan setebal 54 halaman itu, Anas didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor seperti dakwaan kesatu primer. Sementara dalam dakwaan kesatu subsider, Anas dijerat Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Sementara dalam dakwaan kedua, Anas didakwa melanggar Pasal 3 UU No 8/ 2010 tentang TPPU dan dakwaan ketiga, melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf c, UU No 15/2002 tentang TPPU. Dalam dakwaan kesatu, Anas diduga menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar 116 miliar dan 5,2 juta dolar AS, 1 Toyota Harier, 1 Toyota Velifire, dana sebesar Rp 478 juta yang digunakan untuk survei pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat.

Anas juga didakwa melakukan pencucian uang, di antaranya dengan membelanjakan atau membayarkan uang Rp 20 miliar untuk membeli beberapa tanah dan bangunan di Duren Sawit, beberapa bidang tanah di Mantrijeron Yogyakarta, dan beberapa bidang tanah di Panggungharjo Bantul serta pengurusan untuk pemilikan tambangnya seluas hampir 10.000 hektare. Mantan ketua umum HMI itu juga punya obsesi menjadi presiden RI sehingga perlu kendaraan politik dan dana.

Untuk itu, Anas disebut bergabung bersama Nazaruddin untuk membuat perusahaan Anugrah Group. Selain itu, istri Anas, Athiyyah Laila bersama Mahfud Suroso membentuk perusahaan Dutasari Citralaras, dia duduk sebagai komisaris. Perusahaan itulah yang dijadikan alat untuk mengumpulkan dana melalui pengurusan proyek-proyek yang dibiayai APBN dengan mendapat fee sebesar 7-22 persen.

Proyek itu di antaranya, proyek Hambalang dan proyek di Kementerian Pendidikan dan BUMN. Sebagian dana yang didapat itu juga digunakan dalam pencalonan Anas dalam Kongres Demokrat, penyiapan dan pemberian fasilitas pendukungnya serta penyiapan posko pemenangan sebagai calon ketua partai.(J13- 71)

Sumber : www.suaramerdeka.com