Indonesia Surga Money Laundering dan Banyak Koruptor

Kejati DKI Siap Bongkar Korupsi Dahlan Iskan
Kejagung Segera Periksa Kepala Daerah Terkait Korupsi BDB di Sumut

Indonesia Surga Money Laundering dan Banyak Koruptor

Screenshot_13

Yehezkiel Ginting bilang iya benar sekali bahwa pencucian uang (money laundering) biasanya dominan hasil kejahatan seperti korupsi dan narkoba. Pencucian uang tentunya dapat diminimalisir apabila pihak bank mengenali para nasabahnya lebih interpersonal. Di samping itu perlunya sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan pencucian uang.
“Supaya ada efek jera bagi mereka yang bermain dalam hal pencucian uang ini,” kata Yehezkiel Ginting.

Menurut Ganda Christian Panggabean dari segi hukum, segala tindakan atau perbuatan dalam praktik pencucian uang istilah lainnya money laundring adalah tindakan melanggar hukum. Biasanya tindakan ini disebabkan tingginya rasa ketidakpuasan yang berorientasi pada kebutuhan materi.

“Saya pikir tentu letak dominannya berasal dari hasil korupsi yang melenggang terhadap kebutuhan glamoritas termasuk narkoba tingkat berkelas,” papar Ganda Christian Panggabean.

Muhammad Fikri melihat aliran dana cuci uang ini tergantung ya, mungkin untuk para pejabat yang melakukan money laundering mungkin lebih besar dari hasil korupsinya. Selain dia menerima gaji pokok, hasil korupsi para pejabat mungkin membuat suatu usaha bisnis untuk melakukan money laundring ini.

“Uang hasil korupsi dimasukkan bersama hasil usaha bisnisnya dan di dalam ini banyak sekali terjadi manipulasi data agar uang hasil korupsi tadi tertutupi oleh hasil usaha bisnisnya sehingga sulit dilacak,” ucap Muhammad Fikri.

Menurut Lasman Johansen Napitupulu itu dari hasil korupsi, karena kita ketahui bersama bahwa penindakan hukum terkait masalah korusi di daerah-daerah tidak diawasi dengan tegas sehingga membuat celah bagi aparatur negara rentan melakukan tindak pidana korusi. Ditambah lagi semakin berkembangnya pola-pola praktik melakukan korupsi.

“Inilah yang menjadikan korupsi lebih terselubung sehingga sangat sulit terdeteksi. Dengan demikian hasil dari korupsi dalam jumlah besar akan aman dan sulit terdeteksi bila dilakukan money laundry. Terimakasih,” kata Lasman Johansen Napitupulu.

Hamid Arijal meminta hal tersebut harus ditindaklanjuti secarat srius, sebab kalau dibiarkan merajalela bisa-bisa Indonesia enggak maju-maju, bisa-bisa jalan di tempat. Musuh Indonesia adalah korupsi dan narkoba, Pak Presiden. Pemerintah, pihak kepolisian, dan masyarakat harus benar-benar bersinergi untuk memberantasnya.

Buatlah PP (Peraturan Pemerintah dan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) untuk hukuman mati buat para koruptor karena korupsi merusak negeri ini. Kalau enggak ada peraturan tersebut, korupsi merajalela dan rakyat semakin tertindas, semakin miskin dan negeri akan hancur secara perlahan-lahan.

“Pak Presiden, dengarlah suara rakyatmu. Sampai kapan Indonesia dihuni oleh para koruptor? Sampai kapan rakyat semakin menderita karena perbuatan para koruptor? Basmi koruptor dengan hukuman mati!” pekik Hamid Arijal.

Yang Adol Atau Amri lihat sebagai masyarakat awam, ada yang salah dengan peraturan dan perundangan di negara ini, sehingga banyak hal yang tidak kita duga sebagai sebuah kesalahan, tiba-tiba menjadi sebuah kesalahan. Tidak saja di bidang pencucian uang sebagaimana dimaksud di dalam konteks kali ini, melainkan juga di bidang lain.

Langkah-langkah yang diambil oleh pejabat atau oknum-oknum tertentu dalam melakukan sesuatu hal, bisa dikaitkan dengan tindak pelanggaran yang masuk dalam pidana.Di sisi lain, kerap penempatan permasalahan terlalu direka-reka menjadikan sesuatu yang tidak sepatutnya menjadi persoalan, menjadi persoalan.

“Ini semua tidak terlepas dari kepentingan politik busuk di negara ini. Elit politik tidak lagi memberikan pendidkkan politik yang sehat bagi bangsa ini. Salam,” keluh Yang Adol Atau Amri.

Bergman Silitonga Oppu J yakin Indonesia surga bagi pelaku pencucian uang. Banyak investor membuka usaha di Indonesia yang uangnya berasal dari uang haram. Sebenarnya pemerintah sudah mendeteksi dari awal. Misalnya di perbankan ada prinsip Know Your Costomer. Setiap ada transaksi keuangan dalam nominal tertentu, si nasabah harus mengisi formulir.

Lalu menyatakan uang tersebut berasal darimana. Kemudian bank akan melporkannya ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Tapi nyatanya, data tersebut sepertinya tidak ditindaklanjuti. Nyatanya lagi, sudah ada transaksi aneh namun tetap saja data dari bank tersebut tidak diusut.

“Semoga dengan terpilihnya Yenti Ganarsih, anggota pansel (Panitia Seleksi) KPK yang merupakan ahli pencucian uang pertama di Indonesia sekaligus pengajar Universitas Trisakti dan doktor ahli pencucian uang, bisa memilih pimpinan KPK yang ahli pencucian uang. Semoga,” harap Bergman Silitonga Oppu J.

 

Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/06/10/168697/indonesia-surga-money-laundering-dan-banyak-koruptor/#.VXgDX9Ltmko