Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK
Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Jakarta, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Kantor Staf Presiden ( KSP) Jaleswari Pramowardhani menyesalkan insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di kawasan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia, yang terjadi pada Selasa (1/12/2020). “Ini adalah peristiwa yang patut disesalkan,” kata Jaleswari saat dihubungi, Jumat (4/12/2020). Merujuk pada ketentuan Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler serta hukum kebiasaan internasional, kata Jaleswari, area konsulat jenderal harus dihormati dan tidak dapat diganggu gugat, apalagi diterobos masuk dan disusupi tanpa izin.

“Sehingga insiden yang terjadi di KJRI Melbourne, tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional,” ujarnya. Menurut Jaleswari, negara penerima wajib untuk menjaga keamanan area konsulat jenderal sebagaimana hukum yang berlaku. “Dalam hal ini Australia, memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjaga keamanan dari area Konsulat Jenderal Republik Indonesia,” kata dia. Untuk diketahui, insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di kawasan KJRI di Melbourne, Australia, terekam dalam unggahan video dan foto pengguna Twitter. Rekaman video dan foto itu viral dan banyak menjadi perbincangan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu RI) pun telah angkat bicara terkait hal ini. Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melayangkan protes pada pemerintah Australia atas kejadian tersebut. “Pemerintah sudah protes keras ke pemerintah Australia atas kejadian ini,” kata Faizasyah, Kamis (3/12/2020).