Karena Aturan Ini, Sebaiknya Deddy Mizwar Laporkan Honor Sinetron ke KPK

Jika Jokowi tidak lapor kasus Busway ke KPK, Ahok harus gerak’
Jakarta – Di tengah masa tugasnya sebagai Wagub Jabar, Deddy Mizwar yang notabene adalah seorang artis masih menyempatkan diri untuk menjalankan profesi lamanya itu. Sang ‘Jenderal Naga Bonar’ harus melaporkan honor main sinetronnya ke KPK, karena memang begitu aturannya. Sejak dilantik sebagai Wagub Jabar pada Juni tahun lalu, Deddy sudah terikat dengan segala peraturan terkait posisinya sebagai penyelenggara negara. Termasuk soal kewajiban untuk melaporkan gratifikasi.

Karena Aturan Ini, Sebaiknya Deddy Mizwar Laporkan Honor Sinetron ke KPK

Jakarta – Di tengah masa tugasnya sebagai Wagub Jabar, Deddy Mizwar yang notabene adalah seorang artis masih menyempatkan diri untuk menjalankan profesi lamanya itu. Sang ‘Jenderal Naga Bonar’ harus melaporkan honor main sinetronnya ke KPK, karena memang begitu aturannya.

Sejak dilantik sebagai Wagub Jabar pada Juni tahun lalu, Deddy sudah terikat dengan segala peraturan terkait posisinya sebagai penyelenggara negara. Termasuk soal kewajiban untuk melaporkan gratifikasi.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian poin-poin tersebut, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari definisi yang umum tersebut, KPK lantas merincinya dalam surat edaran ‘Himbauan Terkait Gratifikasi’ yang diterbitkan pada Januari 2013 dan disebarkan ke seluruh pejabat tingkat pusat maupun daerah.

Dalam surat tersebut, dinyatakan mengenai jenis-jenis penerimaan yang tidak perlu dilaporkan. Pada poin 3 huruf d disebutkan, penerimaan di luar tupoksi sebagai pejabat, yang tidak melanggar kode etik pegawai dan yang sudah mendapatkan izin tertulis dari atasan, tidak perlu dilaporkan.

“Yang perlu dicek adalah, apakah honor tersebut tidak melanggar kode etik. Apakah dilakukan di jam kerja, apakah dilakukan menggunakan fasilitas negara, sudahkan mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung. Kalau ada satu saja yang tidak memenuhi, wajib dilaporkan,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dalam perbincangan Senin (14/7/2014).

“Sebaiknya memang dilaporkan dahulu, biar kami nanti yang menganalisa,” ujar Giri pada Jumat pekan lalu.

Sumber: news.detik.com/read/2014/07/14/085418/2635937/10/karena-aturan-ini-sebaiknya-deddy-mizwar-laporkan-honor-sinetron-ke-kpk