Korupsi Eksekutif dan Legislatif Sulit Diberantas

‘Selamat Datang Era Kegelapan Pemberantasan Korupsi’
Pengelolaan Sumber Daya Alam Buruk, Picu Maraknya Korupsi

Korupsi Eksekutif dan Legislatif Sulit Diberantas

Screenshot_203Jakarta, HanTer – Kalangan pengamat dan anggota dewan pesimis penegak hukum dapat memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di eksekutif dan legislatif. Sebab, proses korupsi sarat dengan penyimpangan politik uang yang melibatkan semua pihak termasuk penegak hukum itu sendiri. Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, korupsi di eksekutif dan legislatif sudah terjadi di seluruh Indonesia yang kerap terjadi dalam pemilihan legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan pejabat tinggi negara yang penuh politik uang. Sehingga, anggota dewan dan pemerinntah susah menghindarkan tindakan korupsi untuk mendapatkan jabatannya yang butuh mengeluarkan uang cukup besar.

“Ini korupsi di eksekutif dan legislatif sulit diberantas yang seharusnya pos politik itu sebaiknya ditanggung negara sekalian. Sehingga, orang tidak melakukan penyimpangan-penyimpanagan lagi,” kata Emrus saat dihubungi, Selasa (14/4/2015), menanggapi tertangkap tangannya Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Adriansyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini. Selain itu, lanjutnya, parpol harus menghindari rekrutmen popularitas bahwa kader tidak diharuskan memberikan sumbangan banyak ke partai setelah ia di dudukan ke daerah pemilihan. Berdasarakan hal tersebut, tegasnya, dengan sistem rekrutmen partai politik saat ini sulit menghapus korupsi oleh pejabat publik di eksekutif dan legislatif menghindari hal tersebut. “Susah untuk itu dihindari. Umumnya korupsi itu terjadi dengan sebuah kolaborasi. Korupsi di Indonesia sudah terjadi di lingkaran setan dan ini susah dihindari,” tegasnya.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menambahkan, penyelenggara negara harus memiliki komitmen dan tekad yang bulat untuk memberantas korupsi karena korupsi identik dengan penyalahgunaan kekuasan. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka pemberantasan korupsi sulit dihilangkan. “Harus ada tekad untuk memberantas ini. Selain itu, penyelenggara negara jangan menyalahgunakan kekuasaanya,” kata Indria. Menurutnya, hingga saat ini kegiatan dari parpol dalam menyelenggarakan fungsinya membutuhkan anggaran. Sehingga, senada dengan Emrus, maka Parpol harus dibiayai negara. “Kalau partai mau Rapimnas, Munas, atau apapun itu dibiayai negara dengan tidak legal. Para wakil rakyat untuk membiayai partainya masing-masing,” singkatnya. Tindakan Tegas.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Yandri Susanto mengakui tindak pidana korupsi yang terjadi di eksekutif dan legislatif sulit dihilangkan. Maka dari itu, jelasnya, untuk memberantasnya¬† pelaku usaha dan pihak lainnya harus melakukan kegiatan yang transparansi. Selain itu, aparat hukum juga harus memberikan tindakan yang tegas guna menghapus tindak korupsi di Indonesia. “Semuanya harus adda kerja sama yang baik dari legislatif, pemerintah, pelaku usaha. Harus ada yang transparansi, keterbukaan selama masih ada kongkalikong susah untuk menangggulangi korupsi. Apalagi, kalau aparat hukum sengaja membiarkan hal ini terjadi,”
jelas Yandri.
Sekretaris FPAN di DPR mengungkapkan, di partainya sudah berkomitmen melalu kode etik yang jelas terhadap pemberantasan korupsi, dimana anggota dewan dari PAN tidak boleh membiayayai partai. “Sudah ada rambu-rambu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. Kita tidak meminta anggota dewan membiayai partai. Dan anggota di DPR tidak boleh main-main dengan ini,” katanya. Senada, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Dadang Muchtar menilai, pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang tegas. Selain itu, efek yang ditimbulkan daria sanksi tersebut harusla membuat jera spara koruptor. “Siapapun yang melakukan korupsi harus ditindak tegas,” kata Dadang.
Sebenarnya, ungkapnya, pemberantasan korupsi dapat menurun jika pemerintah dan seluruh stakeholkernya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Kalau ini¬† terjadi, kecil kemungkinan korupsi di Indonesia menjadi meningkat,” ungkapnya. Di FPG sendiri, katanya, jika ada kader yang terkena melakukan korupsi akan menyerahkan kepada proses hukum seluruhnya. “Kalau sudah mendapatkans putussan yang inkrah baru akan dipecat,” katanya.

Sumber : http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/04/14/25349/25/25/Korupsi-Eksekutif-dan-Legislatif-Sulit-Diberantas