Korupsi Pajak Guru Rp 5,7 M, Bendahara Disdik Kab Bandung Dituntut 11 Tahun

Jakarta – Di tengah masa tugasnya sebagai Wagub Jabar, Deddy Mizwar yang notabene adalah seorang artis masih menyempatkan diri untuk menjalankan profesi lamanya itu. Sang ‘Jenderal Naga Bonar’ harus melaporkan honor main sinetronnya ke KPK, karena memang begitu aturannya. Sejak dilantik sebagai Wagub Jabar pada Juni tahun lalu, Deddy sudah terikat dengan segala peraturan terkait posisinya sebagai penyelenggara negara. Termasuk soal kewajiban untuk melaporkan gratifikasi.
Agung Laksono Soal UU MD3: Jangan Buat Aturan yang Ada Diskriminasi!

Korupsi Pajak Guru Rp 5,7 M, Bendahara Disdik Kab Bandung Dituntut 11 Tahun

Bandung – Bendahara Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Dindin Samsudin dituntut hukuman penjara selama 11 tahun oleh jaksa penuntut umum. Dindin dinilai terbukti bersalah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar.

Selain dituntut hukuman penjara, JPU juga membebebankan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair kurungan selama 6 bulan.

Selain dituntut hukuman penjara, JPU juga membebebankan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair kurungan selama 6 bulan.

Berdasarkan uraiannya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair.

“Menuntut majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bandung untuk memutuskan, menjatuhkan hukuman selama 11 tahun pada terdakwa,” ujar JPU Hardy di ruang sidang I Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Selasa (15/7/2014).

Dindin yang telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 57 juta, juga diwajibkan membayar seluruh kerugian negara Rp 5,6 miliar. Dengan ketentuan, jika tidak bisa membayar uang kerugian negara diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

“Jika tidak bisa membayar, maka harta benda terdakwa akan disita untuk dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tak bisa membayar maka diganti dengan hukuman selama 1 tahun penjara,” jelas JPU.

Dindin yang merupakan bendahara pelaksana Disdik Kabupaten Bandung didakwa melakukan penyelewengan setoran pajak dimana tugasnya yaitu melakukan pemotongan pajak dan menyetorkannya Pajak yang dipotong dan seharusnya disetorkan terdakwa diantaranya pajak tunjangan profesi guru bersertifikasi tahun 2014 sebesar Rp 40,7 miliar. Namun oleh terdakwa yang disetorkan hanya Rp 36 miliar.

Pajak tambahan penghasilan guru non sertifikasi tahun 2014 sebesar Rp 1,1 miliar, namun yang disetorkan hanya Rp 855 juta.

Pajak tambahan penghasilan pegawai tahun 2012 sebesar Rp 4,8 miliar hanya disetorkan Rp 4 miliar.

Hingga keseluruhan uang yang tak disetorkan oleh terdakwa berjumlah Rp 5,7 miliar.

Sumber: news.detik.com/read/2014/07/15/130634/2637525/486/2/korupsi-pajak-guru-rp-57-m-bendahara-disdik-kab-bandung-dituntut-11-tahun