KPK Ajak Kementerian Teken Perjanjian Kerja Sama Pengaduan Terkait Korupsi

FPI ke Komnas HAM: Ada Tekanan-Teror
Soal Autopsi Ulang 6 Laskar, Kabareskrim Tunggu Permintaan Komnas HAM

KPK Ajak Kementerian Teken Perjanjian Kerja Sama Pengaduan Terkait Korupsi

Jakarta – KPK bersama sejumlah kementerian dan lembaga sepakat menandatangani kerja sama terkait penanganan pengaduan laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi. KPK berharap seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia berperan aktif dalam program ini agar sistem pemberantasan korupsi berjalan.
Penandatanganan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo- Ma’ruf Amin yakni Kementerian BUMN, Kemenko PMK, Kementerian Pan-RB, Kemendagri, Kemenag, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemensos, Kemnaker, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kemenhub, KLHK, KKP, Kemendes, Kemenko UMKM, dan beberapa kepala daerah. Selain Kementerian lembaga negara seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Gubernur Lampung, Pemprov Jambi, Pemprov Kalbar, serta Pemprov Sumbar juga turut tanda tangan.

Dalam acara ini, ada menteri yang hadir menjadi saksi penandatanganan yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan Wakil Menteri ATR Surya Tjandra, serta Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Ketua KPK Firli Bahuri juga turut menyaksikan penandatanganan itu.

Acara disiarkan secara live di akun YouTube KPK dari Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020). Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya berharap tanda tangan kerja sama ini bisa meningkatkan peran pemberantasan korupsi.

“Kita sama-sama sudah menyaksikan salah satu kegiatan penandatanganan dalam rangka pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang kita bangun dimaksudkan untuk satu, setiap orang punya peran andil dalam rangka pemberantasan korupsi, yang kita kenal dengan sistem wisthle blowing system,” kata Firli dalam sambutannya.