KPK-Dirjen Pajak Bahas Kebocoran Triliunan Rupiah di Sektor Pertambangan

Terbukti Suap MS Kaban, Anggoro Divonis 5 Tahun Penjara
Bertemu Akil di Singapura, Wawan Bantah Bicarakan Pilkada

KPK-Dirjen Pajak Bahas Kebocoran Triliunan Rupiah di Sektor Pertambangan

Jakarta – KPK mengundang Dirjen Pajak Fuad Rahmany untuk berdiskusi mengenai tata kelola sektor pertambangan sebagai bentuk pencegahan korupsi. Fuad menyebut adanya kebocoran triliunan rupiah di sektor tambang.

“Bukan hanya penerimaan negara yang hilang tapi jangan lupa tambang-tambang kita bocor ke luar negeri tanpa diketahui oleh kita,” kata Fuad kepada wartawan usai pertemuan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (3/7/2014).

Menurut Fuad, ada persoalan terkait NPWP pengusaha atau perusahaan sehingga tercipta kondisi carut matur pada sektor minerba. Diperlukan registrasi ulang untuk dapat mendata seluruh kewajiban pajak para pelaku bisnis pertambangan ini.

“Selama ini NPWP-nya pada ngarang. Tapi kan Ditjen Pajak nggak bisa melarang. Nggak bisa tutup izinnya. Yang bisa nutup itu Pemda. Jadi harus ditertibkan kembali, harus diregistrasi ulang,” kata Fuad.

“Kalau belum teregistrasi, NPWP-nya belum diregistrasi sama kami, seharusnya stop dulu izin usahanya. Supaya tidak bocor semua, tambang-tambangnya,” kata Fuad.

Ketika ditanya mengenai berapa angka kebocoran dari sektor minerba ini, Fuad menyatakan angka itu belum bisa disebutkan. Namun yang jelas, kebocoran itu di kisaran triliunan rupiah.

“Kita belum tahu bocornya berapa. Yang penting distop dulu semuanya. Ya angkanya triliunan,” kata Fuad.

Sumber : news.detik.com/read/2014/07/03/125743/2626710/10/kpk-dirjen-pajak-bahas-kebocoran-triliunan-rupiah-di-sektor-pertambangan