KPK Isyaratkan Kasus SKL BLBI Naik ke Penyidikan Habis Lebaran

KPK Isyaratkan Kasus SKL BLBI Naik ke Penyidikan Habis Lebaran

KPK Isyaratkan Kasus SKL BLBI Naik ke Penyidikan Habis Lebaran

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia segera naik ke penyidikan. Namun, KPK terlebih dahulu akan mengekpose dugaan korupsi dalam kasus itu.

“Jadi sehabis Lebaran kita putuskan ya, kita ekspose siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya,” kata Ketua KPK, Abraham Samad di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2014).

Ekspose tersebut, kata Abraham, buat memetakan siapa saja yang akan diperiksa kemudian dan untuk menimbang, apakah kasus itu layak ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. “Ekspose nanti baru bisa dipetakan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau belum,” sebut dia.

Kasus itu sebelumnya sudah diselidiki Komisi. KPK pun sudah memanggil sejumlah terperiksa yang merupakan menteri dalam Kabinet Gotong Royong, pimpinan Megawati Soekarnoputri dalam penyelidikan tersebut. Musababnya, SKL tersebut diterbitkan kala Megawati menjabat Presiden RI.

Disinggung apakah KPK akan memanggil Megawati terkait penyelidikan kasus itu, Abraham tak menampik. Bahkan, kata Abraham, KPK tak terkendala buat memanggil Megawati. “Tidak ada kendala psikologis KPK periksa siapa saja, ini sudah dibuktikan pemeriksaan Boediono, JK. Presiden pun klo diperlukan, kita akan panggil,” jelas Abraham.

Diketahui, SKL itu dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah. Padahal, Inpres No 8/2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para Penerima SKL BLBI berdasarkan Penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya Anthony Salim dari Salim Grup (Bank Central Asia/BCA). Nilainya mencapai Rp 52,727 triliun. Surat Keterangan Lunas (SKL) terbit Maret 2004.

Ada juga Sjamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI. Nilainya Rp 27,4 triliun. Surat lunas terbit pada April 2004. Aset yang diserahkan di antaranya PT Dipasena (laku Rp 2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun). Kejaksaan Agung menghadiahinya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Ada juga Mohammad ‘Bob’ Hasan dari Bank Umum Nasional. Nilainya Rp5,34 triliun. Bos Grup Nusamba ini menyerahkan 31 aset dalam perusahaan, termasuk 14,5% saham di PT Tugu Pratama Indonesia. Ada juga Sudwikatmono dari Bank Surya. Nilainya Rp1,9 triliun, SKL terbit akhir 2003. Ibrahim Risjad, Bank Risjad Salim Internasional, Rp664 miliar, SKL terbit akhir 2003.

sumber : news.metrotvnews.com/read/2014/07/24/270291/kpk-isyaratkan-kasus-skl-blbi-naik-ke-penyidikan-habis-lebaran