Potensi Korupsi Masif Dana Aspirasi

Diduga Terlibat Korupsi, Bupati Muba Diminta Mundur
KPK : Potensi Korupsi Dana Aspirasi Harus Diperhitungkan

Potensi Korupsi Masif Dana Aspirasi

MedanBisnis – Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Anggaran berencana mengajukan “jatah” anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Anggaran yang kemudian mereka sebut sebagai dana aspirasi. Polemik ihwal dana aspirasi ini sesungguhnya sempat muncul pada 2010. Alibi yang disampaikan relatif tidak berubah, mulai alasan representatif hingga memajukan daerah konstituen. Agenda untuk mengejar dana aspirasi atau dalam nama apa pun sudah diperjuangkan jauh hari melalui revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Screenshot_66

Ketentuan dalam Pasal 80 huruf j UU MD3 menyebutkan bahwa setiap anggota DPR berhak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan (dapil). Inilah pintu masuk yang dijadikan alasan DPR untuk meloloskan alokasi dana aspirasi melalui APBN. Karena itu, membaca wacana munculnya dana aspirasi kali ini, tak bisa dilepaskan dengan keberadaan pasal tersebut. Tafsir “memperjuangkan program dapil” dalam UU yang kemudian dikonkretkan oleh para politikus dalam bentuk dana aspirasi merupakan sebuah interpretasi yang keliru.

Karena, memperjuangkan program dapil, menurut UU tersebut, seharusnya dimaknai sebagai perjuangan bertingkat dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) bertingkat hingga pembahasan anggaran bersama eksekutif. Bukan justru meminta block grant alokasi sebesar Rp 20 miliar yang tidak jelas mekanisme kontrol dan indikator prioritasnya. Hal ini akan berujung pada kekacau-balauan program pembangunan dalam skala nasional. Karena, pembangunan daerah ditentukan berdasarkan “selera politikus” atas anggaran yang mereka kuasai. Tidak ada lagi pembeda mana yang prioritas dan tidak.

Bukan tidak mungkin yang terjadi justru, semisal masyarakat butuh jembatan, tapi yang dibangun justru taman. Gambaran paling konkret tampak jelas dalam kasus UPS di DKI, yang menyeret sejumlah nama anggota DPRD. Permainan pokok pikiran (pokir) yang disetor oleh oknum DPRD kepada SKPD justru mengacaukan program prioritas. Sekolah-sekolah justru dikirimi UPS, sekalipun mereka tidak membutuhkannya. Misi Politik Rasionalisasi dana aspirasi ini sesungguhnya sulit untuk bisa dijelaskan dari pendekatan yuridis.

Karena, harus menggunakan tafsir sistematis dengan peraturan-peraturan lainnya, semisal UU Keuangan Negara (UU 17 Tahun 2003). Sehingga, UU MD3 tidak bisa dijadikan legitimasi tunggal untuk membenarkan kemunculan dana aspirasi. Fenomena dana aspirasi akan lebih mudah dicerna dalam pendekatan politik. Model yang sama sering kali disebut sebagai pork barrel atau gentong babi dan dipraktekkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Filipina. Pada kenyataannya, dana tersebut banyak menimbulkan skandal-skandal politik hingga korupsi.

Munculnya dana aspirasi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan motivasi para politikus untuk bisa terus survive di DPR. Dana aspirasi adalah agregasi dari misi politik. Desain Pemilu 2014 dengan model proporsional terbuka telah membuat persaingan yang teramat keras pada pemilu lalu. Seluruh caleg mengeluarkan sumber daya yang besar, bahkan saling tikam sesama caleg dalam satu partai terus terjadi. Skema dana aspirasi akan membuat incumbent/petahana berada di atas angin karena bisa menggunakan sumber dana APBN untuk bertahan.

Jika menerima sebanyak Rp 20 miliar, setiap anggota DPR bisa memutar “dana pemenangan” sebesar Rp 100 miliar untuk satu periode. Dana yang digelontorkan sepanjang tahun tersebut akan menjadi modal kampanye untuk bisa dipilih lagi oleh konstituen pada pemilu berikutnya. Alhasil, pemilu legislatif menghadirkan persaingan tak setara antara pemula dan petahana. Padahal pemilu idealnya dilakukan di atas lapangan yang setara di antara semua kandidat untuk mencapai sebuah fairness. Menambah Masalah Baru Jika benar-benar direalisasikan, dana aspirasi dapat dipastikan akan melahirkan rentetan permasalahan baru.

Jurang kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur akan semakin luas terjadi. Jika mengacu kepada proporsionalitas dapil DPR sekarang ini, jumlah yang terbesar sebanyak 306 kursi anggota DPR berasal dari Pulau Jawa. Ini berarti sebanyak Rp 6,1 triliun dana aspirasi, atau lebih dari separuh, akan beredar di Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan ibarat jauh panggang dari api. Daerah timur akan semakin tertinggal karena hanya memiliki segelintir perwakilan di DPR.

Tidak berhenti di situ, permasalahan terbesar di depan mata justru berkaitan dengan potensi korupsi masif dari anggaran cekak tersebut. Hampir dapat dipastikan berbagai modus korupsi, seperti kick-back, proposal fiktif, dan perdagangan pengaruh, akan terjadi dalam pengelolaan dana tersebut. Sekalipun sejumlah anggota DPR beralasan dana tersebut tidak mungkin akan dikorupsi dan mereka akan mengelola secara transparan, publik tentu tidak akan mudah percaya dan langsung mengamininya.

Hal ini berkaca pada kasus-kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, khususnya KPK, yang memiliki dimensi penganggaran. Semisal kasus Nazaruddin dalam proyek pembangunan wisma atlet. Tampak jelas dalam putusan dan fakta persidangan, kekuatan politik yang bersangkutan sebagai anggota DPR untuk menggiring anggaran yang sekalipun berada di luar komisinya. Pada saat bersamaan, ada upaya untuk memenangkan perusahaan tertentu dan menerima fee atas jasa memperjuangkan anggaran.

Dapat dibayangkan, dalam mekanisme penganggaran yang “normal” saja masih memiliki titik lemah sehingga rawan dikorupsi. Apalagi dalam skema penganggaran abnormal, seperti dana aspirasi. Otonomi pengelolaan dana aspirasi ke masing-masing anggota tentu sudah dapat dipastikan akan memunculkan banyak sekali potensi penyimpangan. Pada titik ini, sesungguhnya publik akan sangsi faedah dari dana aspirasi bagi pembangunan daerah.

Lihat saja hasil proyek-proyek mangkrak hasil korupsi, seperti Hambalang, proyek di sejumlah universitas, dan lain-lain. Yang terjadi justru anggaran habis tapi tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, publik harus menolak upaya perburuan dana aspirasi yang tengah dilakukan DPR. Pajak yang kita bayar harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan justru untuk kemakmuran politikus. (dtc)

 

 

Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/06/26/172041/potensi-korupsi-masif-dana-aspirasi/