Remisi Koruptor Kontraproduktif dengan Pemberantasan Korupsi

Pengelolaan Sumber Daya Alam Buruk, Picu Maraknya Korupsi
Hakim Tipikor Tolak Keberatan Sutan Bhatoegana

Remisi Koruptor Kontraproduktif dengan Pemberantasan Korupsi

Screenshot_205

Jakarta, HanTer – Wacana revisi aturan pemberian remisi bagi terpidana korupsi yang dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Pimpinan nonaktif KPK Bambang Widjojanto misalnya, menilai wacana itu kontraproduktif dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih hal itu tentunya akan memberikan efek buruk bagi penegakan hukum. “Ini kan sangat tidak elok, karena pemberian remisi koruptor justru tidak akan memberikan efek jera bagi mereka,” kata Bambang, Rabu (18/3/2015). Untuk itu, Mantan aktivis ICW ini pun meminta agar Menkumham untuk tidak terburu-buru memutuskan masalah pemberian remisi bagi koruptor. Sebab hal ini perlu pembahasan mendalam karena ini menyangkut masalah penegakan hukum. “Kebijakan ini (pemberian remisi koruptor) kan kewenangan Menkumham. Tapi itu masih ‘Political Statement beliau serta belum berbasis kajian, yang ujungnya adalah akan menimbulkan efek jera atau tidak. Makanya saya usul, didiskusikan deh soal pemberian remisi itu kalau diskusinya selesai dan ada titik temu antar kedua yang terbaik baru diumumkan,” tuturnya. Sementara itu, Pengamat politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar berpendapat, rencana pemberian remisi bagi terpidana korupsi itu suatu bentuk kemunduran hukum. “Itu sama saja Menkumham ingin kembali memberi ruang buat para koruptor agar tidak menyesali atau jera atas perbuatannya,” ujar Idil, Rabu (18/3/2015). (Luki)

 

Sumber : http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/03/18/22552/25/25/Remisi-Koruptor-Kontraproduktif-dengan-Pemberantasan-Korupsi