Revisi Dinilai Batal demi Hukum

Korupsi Peralatan Praktik, Kepala SMK di Medan Jadi Tersangka
Diduga Terlibat Korupsi, Bupati Muba Diminta Mundur

Revisi Dinilai Batal demi Hukum

Screenshot_64

JAKARTA – Revisi UU KPK yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 dinilai batal demi hukum. Ini karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan penolakannya sebelum revisi itu masuk Prolegnas.

“Revisi UU harus kedua belah pihak antara DPR dan pemerintah. Tidak boleh DPR saja atau pemerintah saja. Ini berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata peneliti Pusat Studi Konstitusi (PuSAKO) Universitas Andalas Feri Amsari, Rabu (24/6).

Karena itu, Feri menilai keputusan paripurna DPR pada Selasa (23/6) yang memasukkan revisi UU KPK ke prolegnas batal demi hukum. Hal tersebut karena DPR telah membuat keputusan sepihak tanpa persetujuan dari presiden selaku kepala pemerintahan.

Bahkan, dia menilai DPR telah melakukan perbuatan manipulatif. Yakni, memasukkan Prolegnas tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

Feri mengatakan, pernyataan presiden pada pekan lalu yang menolak revisi UU KPK sudah jelas dan tegas. Presiden mewakili seluruh aparatur pemerintahan.

Karena itu, siapa pun aparat pemerintahan, baik itu wakil presiden maupun menteri, wajib menaati perintah presiden tersebut. “Kalau ada wakil presiden atau menteri yang membuat pernyataan berbeda dengan Presiden atau dia tetap mendukung revisi UU KPK, berarti tindakan dia tidak sah dan tidak mewakili pemerintah,” kata Feri.

Pada kesempatan itu, Feri mengingatkan agar Jokowi komitmen dengan pernyataannya yang merupakan sebuah perintah. Jika dia tidak konsisten dengan mendukung revisi UU KPK, dia akan membuat publik semakin tak percaya dengan dia.

“Ini gak boleh mencla-mencle, Presiden sedang memimpin negara,” kata Feri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan, presiden tidak ada urusan untuk menyetujui revisi UU KPK masuk ke Prolegnas atau tidak. Dia pun mengaku DPR RI akan menunggu keputusan selanjutnya yang akan diambil pemerintah, meneruskan revisi atau menarik dari Prolegnas.

Fahri menegaskan, jika sebuah revisi UU ditolak, yang disalahkan adalah anggota dewan, mereka selalu disebut sebagai orang yang malas. Namun, jika Presiden yang menolak tak pernah disebut bahwa dia sedang melakukan intervensi.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, hingga kini pemerintah, dalam hal ini presiden, belum mengeluarkan surat presiden terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah, lanjut dia, belum memberikan masukannya terkait revisi UU KPK yang telah disepakati oleh DPR masuk dalam Prolegnas 2015.

“Karena itu, saya, dari Presiden sendiri kan belum. Kalau pemerintah, berarti harus ditandatangani usulannya dengan surat presiden. Tapi, kan belum,” kata JK di JCC, Jakarta, Rabu (24/6).

Masih menunggu

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya menantikan tiga hal sebelum mulai merevisi UU KPK. DPR juga belum menetapkan target waktu penyelesaian revisi UU tersebut.

“Secara formal, revisi UU KPK memang sudah masuk dalam Prolegnas 2015. Namun, kami tidak bisa segera merevisi begitu saja. Setidaknya, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebelum memulai tahapan revisi,” kata Arsul.
Ketiga hal itu adalah naskah akademis untuk membentuk rancangan undang-undang (RUU) dan masukan dari berbagai pihak. “Paling tidak, harus ada naskah akademik dan RUU dulu, baru bisa dimulai membahas revisinya,” lanjutnya.

RUU, kata Arsul, nantinya bisa diajukari oleh DPR sendiri atau dibantu oleh pemerintah. Menurutnya, bisa saja Fraksi Gerindra yang semula mengusulkan adanya revisi UU KPK memulai pembahasan RUU.

 

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2760-revisi-dinilai-batal-demi-hukum